Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan jajaran dinas dalam entry meeting pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama BPK RI Perwakilan Sulbar secara daring, Senin (02/02/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum tim pemeriksa BPK RI melakukan audit terinci. Langkah ini selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional di seluruh perangkat daerah.
Sinergi Demi Opini WTP
Pertemuan tersebut diikuti oleh para Kepala Bidang dan Kepala Subbagian Keuangan Dinsos P3A dan PMD Sulbar. Fokus utama rapat adalah penyampaian tujuan, ruang lingkup, serta jadwal pemeriksaan oleh tim BPK RI, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, melalui Sekretaris Dinas Andi Muhammad Yasin, menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung kerja-kerja tim pemeriksa.
“Entry meeting ini menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi. Kami siap mendukung proses pemeriksaan interim LKPD TA 2025 secara transparan. Semua dokumen dan data yang dibutuhkan akan disiapkan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” tegas Andi Muhammad Yasin.
Komitmen Tata Kelola Akuntabel
Pemeriksaan interim ini bertujuan untuk melakukan pengujian awal terhadap efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bagi Dinsos P3A dan PMD Sulbar, audit ini dipandang sebagai sarana evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dinas.
“Kami berkomitmen menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik dengan BPK adalah kunci agar hasil pemeriksaan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara publik,” tambahnya.
Melalui pendampingan dan pemeriksaan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat terus mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik demi mendukung program-program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat desa dan sektor sosial. (Rls)
