Mamuju, 8enam.com.-Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat, Hamdani Hamdi, menghadiri kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 di Joglo Balanipa Mapolda Sulbar, akhir pekan ini. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen daerah dalam mempercepat target swasembada pangan nasional.
Kegiatan ini juga selaras dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui penguatan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi dan ketahanan pangan daerah.
Kolaborasi Strategis Polri dan Pemerintah
Program tanam serentak ini menjadi potret kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, serta petani. Hamdani Hamdi menegaskan bahwa jagung bukan sekadar komoditas pangan, melainkan bahan baku vital bagi sektor peternakan yang harus terus didorong produksinya.
“Tanam raya jagung serentak ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kami di DTPHP Sulbar berkomitmen memberikan pendampingan teknis dan penyediaan sarana produksi agar hasil panen di Sulawesi Barat mampu menyokong kedaulatan pangan kita,” ujar Hamdani.
Penyokong Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hamdani menambahkan, keberhasilan swasembada jagung memiliki efek domino terhadap program strategis pemerintah lainnya, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jagung merupakan komponen utama pakan ternak ayam potong dan petelur yang menjadi sumber protein dalam program tersebut.
“Program MBG membutuhkan ketersediaan bahan pangan yang stabil. Dengan mendorong produksi jagung, kita memastikan rantai pasok pakan ternak tetap terjaga, sehingga produksi telur dan daging untuk kebutuhan gizi masyarakat tetap aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sinergi Nasional Lewat Koordinasi Digital
Usai penanaman simbolis di lokasi, kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti Zoom Meeting Tanam Raya Jagung Serentak Nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri dari Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Partisipasi jajaran kepolisian dan pemerintah daerah secara nasional ini mempertegas bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab kolektif untuk stabilitas negara. (Rls)
