Mamuju, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi birokrasi melalui penerapan Manajemen Talenta ASN. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Sulbar di lingkup Dinas Kominfo, Jumat (09/01/2026).
Langkah ini merupakan instruksi langsung Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) untuk memastikan penataan pejabat di lingkup Pemprov Sulbar berbasis pada kompetensi, kinerja, dan integritas.
Sistem Merit : Benteng dari Praktik KKN
Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menekankan bahwa Sistem Merit adalah instrumen paling adil untuk menjamin objektivitas dalam penilaian aparatur. Dengan sistem ini, setiap ASN memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan prestasi nyata.
“Merit sistem memastikan bahwa ASN terbaiklah yang masuk dalam manajemen talenta. Ini menjadi kunci untuk mencegah praktik KKN serta menjamin proses regenerasi kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Ridwan.
Sinergi Fondasi dan Akselerator Karier
Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Merit dan Manajemen Talenta adalah dua pilar yang tidak terpisahkan dalam membangun birokrasi modern:
Sistem Merit sebagai Fondasi: Menjamin keadilan dan objektivitas penilaian.
Manajemen Talenta sebagai Akselerator: Mempercepat kesiapan aparatur untuk menduduki posisi strategis melalui pemetaan potensi.
“Tanpa sistem merit, manajemen talenta berpotensi dimanipulasi. Sebaliknya, tanpa manajemen talenta, sistem merit hanya akan menghasilkan ASN yang kompeten secara teknis, tetapi belum tentu siap memimpin,” tegas Ridwan Djafar.
Menjawab Tantangan Transformasi Digital
Bagi Dinas Kominfo, penguatan manajemen talenta memiliki nilai strategis khusus. Ridwan menambahkan bahwa instansi yang dipimpinnya memerlukan SDM yang sangat adaptif terhadap tantangan transformasi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
Melalui penguatan sistem ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi dalam melayani masyarakat Sulawesi Barat secara optimal. (Rls)
