Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar koordinasi strategis bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) guna mematangkan dukungan anggaran program prioritas daerah, Senin (19/01/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala BPKAD Sulbar ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan ketepatan alokasi anggaran bagi sektor kepemudaan dan olahraga, sebagaimana visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam mencetak SDM unggul dan berkarakter.
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap rupiah anggaran agar dikelola secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, sektor kepemudaan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan Sulawesi Barat.
“Program kepemudaan dan olahraga merupakan prioritas yang harus didukung penuh. Kami akan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh generasi muda kita,” ujar Ali Chandra.
Dalam koordinasi tersebut, Ali Chandra didampingi oleh Kabid Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, serta tim analis keuangan daerah untuk membedah teknis ketersediaan fiskal.
Percepatan Realisasi Program Kreativitas Pemuda
Plt. Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, mengapresiasi dukungan BPKAD dalam mensinkronkan kebutuhan anggaran dinasnya. Ia menekankan bahwa dukungan finansial yang memadai adalah kunci utama terealisasinya program-program olahraga dan ekonomi kreatif yang telah dicanangkan Gubernur.
“Sinergi ini sangat membantu kami. Harapannya, amanah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan kualitas SDM melalui jalur olahraga dan kreativitas pemuda dapat segera terealisasi. Ini adalah langkah penting untuk masa depan anak muda Sulbar,” ungkap Bau Akram.
Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah
Pertemuan ini menjadi bukti kuatnya kolaborasi antar perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi antara otoritas keuangan (BPKAD) dan pelaksana program (Dispoparekraf) diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. (Rls)
