Mamuju, 8enam.com.-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah strategis dalam mendukung keberhasilan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui koordinasi intensif, DLHK berkomitmen memberikan dukungan teknis penuh untuk mempercepat penyelesaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Sulbar, Selasa (07/04/2026).
Langkah ini diambil guna mengatasi status suspend pada sejumlah SPPG, sekaligus memastikan operasional fasilitas pendukung gizi tersebut memenuhi standar kelayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Standarisasi Pengelolaan Limbah Cair
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Dinas Pangan Daerah Sulbar, DLHK yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, LB3, dan PPKL, Alexander Bontong, menekankan bahwa keberadaan IPAL bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat mutlak operasional.
Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa pengelolaan limbah cair dari fasilitas pelayanan publik seperti SPPG harus ditangani secara profesional agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
“Pengelolaan limbah cair dari fasilitas SPPG harus menjadi perhatian bersama. DLHK Sulbar siap memberikan dukungan teknis agar seluruh satuan pelayanan dapat memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan sebelum beroperasi secara penuh,” ujar Zulkifli.
Sinkronisasi Lintas Sektor
Rapat yang digelar secara daring dan luring ini menjadi wadah sinkronisasi antarinstansi provinsi dan kabupaten untuk memetakan kendala lapangan. Percepatan penyelesaian IPAL ini dinilai krusial agar program pemenuhan gizi dapat berjalan optimal tanpa meninggalkan residu dampak lingkungan yang negatif.
Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga di Bumi Manakarra.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Zulkifli menambahkan, keterlibatan aktif DLHK merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kualitas ekosistem di tengah masifnya program-program strategis nasional.
“Langkah ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kami ingin memastikan program MBG memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat, namun tetap dengan menjaga kualitas lingkungan hidup yang sehat,” pungkasnya.
Dengan dukungan teknis dari DLHK, diharapkan permasalahan teknis IPAL pada SPPG dapat segera tuntas, sehingga distribusi makanan bergizi bagi masyarakat Sulawesi Barat dapat terlaksana secara aman, higienis, dan ramah lingkungan.
Editor: Ammar
