Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat mengonsolidasikan kekuatan pangan daerah guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026. Melalui Dinas Pangan, Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis untuk memastikan kesiapan rantai pasok komoditas pangan lokal, Rabu (25/2/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki, merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Suhardi Duka (SDK) agar pelaksanaan MBG di Sulawesi Barat memberikan dampak ganda: pemenuhan gizi anak bangsa sekaligus penguatan ekonomi petani dan peternak lokal.
Integrasi Beras, Daging, dan Telur Lokal
Fokus utama pertemuan ini adalah memetakan potensi produksi tiga komoditas strategis, yakni beras, daging ayam, dan telur ayam. Pemprov Sulbar ingin memastikan sistem distribusi dari hulu (produsen) ke hilir (titik penyaluran MBG) berjalan tanpa hambatan.
“Kami ingin komoditas pangan lokal Sulbar terserap secara optimal. Dengan rantai pasok yang kuat, program MBG tidak hanya menjamin gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah kita sendiri,” tegas Suyuti Marzuki.
Sinergi Lintas Sektor dan Keamanan Pangan
Rakor ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan mitra strategis, di antaranya:
- Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Hamdani Hamdi.
- Kepala Biro Perekonomian dan Adminbang, Firman.
- Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Sulbar, Hasri.
- Tenaga Ahli Gubernur, Abd. Waris Bestari dan Hajrul Malik.
- Pimpinan PT Ciomas Adisatwa Region Sulawesi, Muammar Hakim.
Selain kuantitas pasokan, forum ini menekankan pentingnya aspek keamanan pangan. Setiap komoditas yang masuk dalam rantai pasok MBG wajib memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi guna menjamin kesehatan para penerima manfaat.
Meminimalisir Hambatan Distribusi
Melalui sinergi antara pemerintah, Badan Gizi Nasional, dan pelaku usaha, Pemprov Sulbar berkomitmen membangun pola kemitraan yang sehat. Harapannya, keterhubungan antara produsen lokal dan titik dapur umum (SPPG) semakin solid, sehingga program nasional ini dapat berjalan berkelanjutan dan mandiri secara pangan di Sulawesi Barat. (Rls)
