Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat terus memperluas jangkauan pembinaan pelayanan publik lintas instansi. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, sebagai narasumber utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat, Rabu (25/2/2026).
Sinergi ini merupakan bentuk nyata implementasi Misi Kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas di seluruh lini penyedia layanan publik.
Fokus Penyusunan Standar Pelayanan 2026
Kegiatan yang berpusat di Aula Wedyatama Rorena Polda Sulbar ini dibuka langsung oleh Karo Rena Polda Sulbar, Kombes Pol Fadjar R. Rasjid. Agenda utama forum ini adalah penyusunan Standar Pelayanan untuk unit-unit vital seperti SIM, SKCK, Penegakan Hukum, dan SPKT Polda Sulbar Tahun 2026.
Dalam paparannya, Subuki menekankan bahwa standar pelayanan masa depan harus mampu mengawinkan teknologi digital dengan nilai-nilai lokal.
“Kedepannya, standar pelayanan harus berbasis digital dan kearifan lokal. Tujuannya jelas, mewujudkan pelayanan publik yang prima: mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan yang terpenting adalah terbebas dari pungli, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009,” tegas Subuki.
Penguatan Kompetensi dan Pengawasan Internal
Selain memberikan materi teknis, Subuki juga memberikan masukan mendalam terkait draf Standar Pelayanan Publik Polda Sulbar 2026. Ia menggarisbawahi dua variabel kunci yang menentukan keberhasilan layanan, yakni kompetensi pelaksana dan ketajaman pengawasan.
“Penyelenggara layanan harus menjamin kompetensi personelnya, mulai dari pengetahuan hingga keterampilan teknis. Di sisi lain, pengawasan internal dan pengawasan langsung oleh pimpinan satuan kerja menjadi benteng utama dalam menjaga integritas pelayanan,” tambahnya.
Partisipasi Publik dan Tokoh Masyarakat
FKP ini turut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat guna menjaring aspirasi, di antaranya aktivis pemuda Ashari Rauf, perwakilan BPJS, tokoh masyarakat, jurnalis, serta perwakilan pengguna layanan. Keterlibatan publik ini diharapkan mampu melahirkan standar pelayanan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat akan layanan kepolisian yang lebih modern dan humanis. (Rls)
