Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kesiapan internal dalam mengelola potensi bahari Bumi Manakarra. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, Selasa (27/01/2026), instansi ini memfokuskan pada inventarisasi aset perikanan tangkap dan percepatan program pengelolaan di wilayah Kepulauan Balabalakang.
Agenda ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program PANCA DAYA Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui sektor kelautan.
Optimalisasi Sarana Konservasi dan Pelayanan Nelayan
Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan TRL, Abdul Gani, memaparkan bahwa saat ini DKP tengah melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh aset, mulai dari unit kapal konservasi hingga fasilitas pelabuhan. Pembenahan ini bertujuan agar sarana yang ada dapat berfungsi maksimal dalam mendukung pengawasan wilayah perairan.
”Aset dan fasilitas pendukung pelabuhan adalah instrumen vital. Kami memastikan seluruh sarana ini siap digunakan untuk pelayanan nelayan dan aktivitas konservasi agar sumber daya perikanan kita tetap berkelanjutan,” ujar Abdul Gani.
Fokus Strategis: Kepulauan Balabalakang
Seiring dengan terbentuknya UPTD Pengelolaan Kelautan dan Pesisir di Kepulauan Balabalakang, DKP Sulbar akan segera melaporkan perkembangan ini kepada Gubernur untuk kemudian diajukan sebagai proposal penguatan program ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menekankan bahwa pengelolaan Balabalakang memerlukan sinergi lintas bidang, terutama antara Bidang Pengawasan dan Bidang Pengelolaan Pesisir.
”Pengelolaan Kepulauan Balabalakang harus terintegrasi. Sinergi antarbidang menjadi kunci agar wilayah kepulauan kita tidak hanya lestari secara ekosistem, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan nelayan dan pengendalian harga pangan di Sulbar,” tegas Safaruddin.
Pengelolaan Berbasis Data dan Sinergi Nelayan
Selain pembenahan aset fisik, DKP juga memperkuat kolaborasi dengan nelayan lokal. Pendekatan berbasis data dan kebutuhan lapangan diutamakan agar program pemberian bantuan atau fasilitas tepat sasaran. Dengan tata kelola yang lebih terencana, DKP optimis wilayah perairan konservasi Sulawesi Barat dapat menjadi motor penggerak ekonomi inklusif yang berkelanjutan. (Rls)
