Mamuju, 8enam.com.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Senin (26/01/2026). Pertemuan strategis ini memfokuskan pada penguatan fungsi pengawasan legislatif dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat kabupaten.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mateng, Nirmala Aras, disambut hangat oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, beserta jajaran anggota DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Sulbar.
PAD sebagai Kunci Pembangunan Daerah
Dalam diskusi tersebut, Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras menekankan bahwa kemandirian fiskal sebuah daerah sangat bergantung pada sejauh mana potensi PAD dikelola dengan optimal. Ia mendorong DPRD Mateng untuk terus bersinergi dengan Bupati dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru.
”Peningkatan PAD adalah kunci utama untuk memperkuat struktur keuangan daerah. Jika PAD kuat, kita memiliki keleluasaan lebih dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Amalia Aras.
Komitmen Pengawasan dan Transparansi
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Mateng, Nirmala Aras, menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran legislatif dalam mengawal kebijakan pendapatan daerah. Pihaknya akan memastikan setiap potensi pajak dan retribusi di Mamuju Tengah dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kami akan memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pada peningkatan PAD. Sinergi dengan Provinsi sangat penting agar terjadi sinkronisasi kebijakan APBD yang selaras,” tegas Nirmala Aras.
Sinkronisasi Kebijakan Provinsi-Kabupaten
Selain membahas pendapatan, pertemuan ini juga menjadi wadah konsultasi terkait sinkronisasi program pembangunan antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mateng. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, menyatakan bahwa pihaknya senantiasa memfasilitasi koordinasi antarlegislatif ini guna memastikan tugas-tugas kedewanan berjalan optimal baik dari sisi teknis maupun administratif demi kepentingan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
