DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulbar Bersinergi, Pastikan APBD 2026 Berpihak pada Rakyat

Mamuju, 8enam.com.-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan jawaban Gubernur Suhardi Duka atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPRD Sulbar pada Kamis, 11 September 2025.
Gubernur Suhardi Duka dalam tanggapannya menekankan bahwa semua masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi pertimbangan utama.

Tujuannya adalah untuk memastikan Ranperda APBD 2026 fokus pada kepentingan rakyat, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan akses layanan publik.

APBD Sebagai Instrumen Nyata Pelayanan Masyarakat

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, yang turut mendampingi dalam rapat tersebut, menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

Ia menyatakan, “Pengelolaan APBD harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Barat.”

Murdanil menambahkan, sinergi antara kedua belah pihak adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan anggaran yang disusun dapat benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Rls)