Jakarta, 8enam.com.-Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan standar integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungannya. Hal ini diwujudkan melalui sosialisasi tata cara pengisian instrumen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (3/3/2026).
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
TPP Berbasis Kinerja dan Disiplin
Kepala Badan Penghubung Daerah Sulbar, Gemilang Sukma, dalam sambutannya menekankan bahwa pemberian TPP kini sepenuhnya berbasis pada capaian kinerja nyata, tingkat disiplin, dan tanggung jawab pegawai. Oleh karena itu, ketepatan dalam pengisian instrumen pelaporan menjadi hal yang mutlak.
“Pengisian instrumen TPP bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan profesionalisme. Harus dilakukan secara cermat, objektif, dan sesuai indikator yang telah ditetapkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja yang jelas,” tegas Gemilang.
5 Tahapan Krusial Pelaporan Kinerja
Dalam sosialisasi tersebut, para ASN dibekali pemahaman mendalam mengenai lima tahapan utama pengisian instrumen:
- Validasi Identitas: Memastikan data pribadi dan jabatan sesuai dengan sistem kepegawaian terbaru.
- Input Capaian Riil: Melaporkan aktivitas harian dan bulanan yang terukur berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- Sinkronisasi Absensi: Integrasi data kehadiran elektronik sebagai komponen utama perhitungan.
- Verifikasi Atasan: Penilaian kualitas hasil kerja langsung oleh atasan sebagai bentuk pengawasan melekat.
- Validasi Akhir: Pengecekan menyeluruh oleh bagian kepegawaian sebelum proses pembayaran.
Membangun Budaya Kerja Berorientasi Hasil
Melalui kegiatan ini, Badan Penghubung Sulbar menargetkan terciptanya budaya kerja yang lebih kompetitif dan berorientasi pada hasil. Dengan mekanisme yang transparan, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam pemberian hak-hak pegawai, sekaligus memacu setiap individu untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Sulawesi Barat.
Kegiatan ditutup dengan sesi simulasi pengisian instrumen secara langsung guna meminimalisir kesalahan teknis yang sering terjadi dalam pelaporan administrasi kepegawaian. (Rls)
