8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dalam rangka mendorong Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Sulawesi Barat, serta pencegahan Fraud layanan kesehatan yang berpotensi merugikan Dana Kesehatan yang bersumber dari Keuangan Negara bahkan menurunkan mutu layanan kesehatan, Ombudsman RI Sulbar bangun sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kegiatan ini diikuti sejumlah Pihak, Manajemen rumah sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar Menegaskan, Salah satu masalah urgensi yang penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, adalah pembenahan kualitas pelayanan khususnya di rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Menurutnya, masih banyak peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di daerah ini mengeluhkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Sehingga melalui pertemuan ini, pihak Unit penyelenggara pelayanan kesehatan diharapkan konsisten menerapkan pelayanan yang efisien efektif dan berkualitas.
“Sampai hari ini, kami masih sering menerima pengaduan terkait pelayanan rumah sakit bahkan menjadi laporan peringkat ketiga tertinggi di kantor kami. Umumnya warga masih mengeluhkan pembebanan iuran biaya di luar ketentuan, sistem antrian, pelayanan tidak transparan, kuota kamar rawat inap, serta ketersediaan obat,” Ungkap Lukman Umar, Kamis (9/11/17).
Lukman katakan, untuk mensukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN-KIS, membutuhkan dukungan dari semua pihak, utamanya penyelenggara dan pengelola fasilitas kesehatan yang memiliki peran strategis khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan. (Humas Ombudsman RI Sulbar/edo)
