Mamuju, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Pancadaya ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni penguatan tata kelola yang baik. Hal ini diwujudkan dengan persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan informasi publik tahun 2025.
Analis Kebijakan Ahli Muda Diskominfo Sulbar, Wahyudi Iswar, melakukan koordinasi teknis dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setprov Sulbar, Jumat (14/11/2025). Koordinasi ini membahas berbagai aspek survei, termasuk penentuan format pertanyaan kuesioner, responden, hingga penyusunan laporan.
“Kami disarankan Biro Ortala untuk menggunakan pertanyaan format lama karena format yang baru masih dalam tahap sosialisasi oleh Kemenpan RB,” sebut Wahyudi Iswar.
Penilaian Publik untuk Perbaikan Tata Kelola
Wahyudi menuturkan, SKM adalah upaya Diskominfo untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Pemprov Sulbar. Hasil survei ini akan mendukung pelaksanaan quick wins Gubernur dan Wakil Gubernur terkait tata kelola yang akuntabel dan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, menjelaskan bahwa responden survei akan mencakup masyarakat dari enam kabupaten di Sulbar, dengan beragam latar belakang seperti mahasiswa, tokoh masyarakat, aktivis LSM, media, akademisi, ASN, dan masyarakat umum.
“Informasi atau penilaian masyarakat dari berbagai latar belakang melalui survei SKM akan menjadi salah satu referensi utama untuk pelaksanaan tata kelola, manajemen dan kegiatan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan berdampak,” jelas Dian.
Target Indeks Kepuasan 86,00 di Tahun 2026
Dian menambahkan bahwa hasil survei tahun ini sangat krusial karena Pemprov Sulbar menargetkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik pada tahun 2026 mencapai angka 86,00.
Plt. Kadis Kominfopers, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan optimisme bahwa target tersebut dapat tercapai. Ia berkomitmen menjadikan hasil survei tahun ini sebagai bahan introspeksi dan perbaikan mendasar.
“Bagaimanapun juga, kita perlu pandangan dan penilaian publik terhadap kinerja pelayanan informasi publik pemerintah. Dan penilaian itu tentu akan kami respon sebagai bahan melakukan perbaikan,” terang Ridwan Djafar, yang yakin nilai Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik tahun depan dapat mencapai target yang ditetapkan. (Rls)
