Mamuju, 8enam.com.-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Suhardi Duka (SDK) terkait urgensi pengelolaan sampah. Langkah konkret dimulai dari internal birokrasi dengan menargetkan kawasan perkantoran sebagai pelopor kawasan bebas sampah plastik, Kamis (5/2/2026).
Rapat strategis yang dipimpin Kepala DLHK Sulbar, H. Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa penanganan sampah bukan lagi sekadar himbauan, melainkan kewajiban yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 44 Tahun 2025.
Perang Terhadap Plastik Sekali Pakai
Dalam arahannya, Zulkifli menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, untuk meninggalkan penggunaan plastik sekali pakai di area kantor. Penggunaan kantong plastik, botol air mineral sekali pakai, hingga styrofoam kini dilarang demi menekan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan.
”ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Kita dorong budaya baru dengan membawa wadah makan pribadi dan tumbler. Ini adalah langkah kecil yang berdampak besar jika dilakukan secara kolektif di seluruh lingkungan Sekretariat Daerah,” tegas Zulkifli.
Revitalisasi Bank Sampah dan Edukasi Kantin
Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur lingkungan, DLHK berencana membangun kembali Bank Sampah Unit di area samping Gedung DLHK Sulbar. Fasilitas ini akan menjadi pusat pengelolaan sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dari aktivitas perkantoran pasca-penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.
Tak hanya bagi ASN, edukasi pemilahan sampah juga menyasar para pengelola kantin di area kantor. DLHK akan menyediakan tempat sampah terpilah dan kantong sampah khusus guna memastikan rantai pengelolaan sampah internal berjalan tertib, efektif, dan berkelanjutan.
Menuju Budaya Kerja Berkelanjutan
Kepala DLHK Sulbar menambahkan bahwa transformasi perilaku ini adalah bagian dari visi besar mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Sulawesi Barat. Dengan dimulainya gerakan ini dari lingkup perkantoran, diharapkan dapat tercipta efek domino yang positif bagi masyarakat luas.
”Kami berkomitmen menjadikan perkantoran Pemprov Sulbar sebagai contoh nyata pengelolaan sampah berkelanjutan. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal tanggung jawab kita terhadap masa depan lingkungan di Bumi Manakarra,” pungkasnya. (Rls)
