Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat tengah melakukan percepatan transformasi layanan publik. Fokus utama diarahkan pada penguatan kinerja organisasi yang lebih inovatif dan responsif guna menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Bumi Manakarra.
Hal ini menjadi agenda sentral dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Kantor Gubernur, Rabu (18/2/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Prioritas Layanan yang Bersentuhan Langsung dengan Rakyat
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa sebagai instansi yang mengelola urusan vital—kesehatan dan kependudukan—pihaknya wajib bekerja dengan langkah yang cepat dan terukur.
“Layanan kesehatan dan keluarga berencana bersentuhan langsung dengan nyawa dan kesejahteraan warga. Arahan Bapak Gubernur sangat jelas: seluruh OPD harus bekerja lebih responsif. Kami terus berbenah agar manfaat program kami dirasakan nyata, bukan sekadar administratif,” ujar dr. Nursyamsi.
Digitalisasi Melalui SPBE dan Inovasi Layanan
Dalam forum strategis tersebut, DKPPKB memaparkan empat pilar utama perbaikan kinerja untuk tahun 2026:
- Penguatan SPBE: Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan agar pelayanan lebih transparan dan efisien.
- Pengembangan Inovasi: Menciptakan terobosan baru dalam layanan kesehatan yang mampu menjangkau wilayah terpencil.
- Akuntabilitas Kinerja: Memastikan setiap rupiah anggaran kesehatan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Survei Kesehatan: Meningkatkan kualitas data sebagai basis pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Menuju Transformasi Modern dan Adaptif
Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong pelayanan publik yang modern dan adaptif. Dengan sistem yang terintegrasi, DKPPKB optimistis mampu memberikan respons lebih cepat terhadap permasalahan kesehatan di masyarakat.
Upaya ini diharapkan dapat memperkokoh fondasi pelayanan publik Sulawesi Barat yang berkualitas tinggi, sejalan dengan visi Gubernur SDK dalam mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera melalui sumber daya manusia yang sehat dan produktif. (Rls)
