8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan resmi dari Tim Biro Perencanaan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) pada Rabu (3/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulbar.
Monev ini menjadi bagian dari upaya penguatan layanan pendidikan dasar berbasis komunitas bagi masyarakat rentan. Tim pusat yang hadir dalam kunjungan ini didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jaminan Sosial, Bappenas, serta Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju.
Dalam agenda monev tersebut, tim dari pusat berdiskusi langsung dengan pengelola, fasilitator, dan pihak terkait. Diskusi berfokus pada capaian program, tantangan implementasi yang dihadapi di lapangan, serta peluang perbaikan program di masa mendatang.
Dinas Sosial Sulbar, selaku Penanggung Jawab (PIC) Sekolah Rakyat, memaparkan berbagai perkembangan terbaru dan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan layanan pendidikan alternatif ini berjalan secara efektif dan maksimal.
Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Idham menyampaikan bahwa evaluasi lapangan yang diberikan oleh tim pusat berlangsung komprehensif, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga tata kelola program. Hal ini dilakukan agar model Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Sulbar.
“Dinas Sosial Sulbar menyambut baik kunjungan tim pusat dari Kemensos RI bersama Kemendagri, Bappenas, dan Direktorat Jaminan Sosial. Masukan yang diberikan sangat berarti bagi kami sebagai PIC Sekolah Rakyat untuk melakukan penyempurnaan program. Kami berkomitmen memperkuat kualitas layanan pendidikan komunitas agar semakin tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujar Idham Halik.
Dinas Sosial Sulbar berharap sinergi antar instansi pusat dan daerah terus diperkuat. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakilnya, Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. (Rls)
