Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A & PMD) Provinsi Sulawesi Barat mulai memetakan strategi perlindungan sosial untuk tahun 2026. Kepala Dinsos P3A & PMD Sulbar, Darmawati, menggelar pertemuan khusus bersama Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) untuk memastikan program tahun mendatang lebih inklusif dan tepat sasaran, Kamis (29/01/2026).
Langkah akselerasi perencanaan ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan di Bumi Manakarra.
Perencanaan Berbasis Kebutuhan Riil
Dalam diskusi yang berlangsung produktif tersebut, Kepala Bidang Rehsos, Supiati Sahid, menekankan bahwa perencanaan yang dimulai lebih awal merupakan kunci efektifitas program. Pihaknya kini tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai pijakan menyusun program 2026.
“Fokus kami adalah memastikan kelompok sasaran, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, hingga anak terlantar, mendapatkan manfaat nyata. Perencanaan yang matang sejak awal tahun akan meminimalisir kendala di lapangan dan memastikan dampak program benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” ujar Supiati Sahid.
Dorong Inovasi dan Program Non-Administratif
Kepala Dinsos P3A & PMD Sulbar, Darmawati, menginstruksikan seluruh jajaran teknis untuk keluar dari zona nyaman administratif. Ia mendorong lahirnya program-program inovatif yang menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat secara berkelanjutan.
“Saya berharap Bidang Rehabilitasi Sosial menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung dan nyata. Dampak program harus dirasakan di tengah masyarakat, bukan sekadar selesai secara laporan administratif. Kesejahteraan masyarakat rentan adalah prioritas utama kita,” tegas Darmawati.
Sinergi Pimpinan dan Teknis
Darmawati juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pimpinan dan bidang teknis untuk menjaga ritme kerja yang harmonis. Dengan perencanaan yang efektif dan inklusif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, sekaligus menurunkan angka beban sosial di daerah melalui intervensi rehabilitasi yang tepat sasaran. (Rls)
