Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat fondasi perencanaan pembangunan tahun 2026. Hal ini dilakukan dengan mengikuti rapat persiapan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Pra-Rakortekrenbang) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Kamis (5/2/2026).
Langkah koordinatif ini menjadi sangat krusial guna menyelaraskan program prioritas di Bumi Manakarra dengan arah kebijakan nasional, sesuai visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga menuju “Sulbar Maju dan Sejahtera”.
Sinkronisasi untuk Pembangunan Inklusif
Forum ini dirancang sebagai tahapan awal untuk memastikan setiap program di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi secara optimal dalam dokumen perencanaan nasional maupun daerah.
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, melalui Perencana Ahli Muda, Mahyuddin, menegaskan bahwa keterlibatan aktif dalam Pra-Rakortekrenbang adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anggaran dan kegiatan tepat sasaran.
“Rapat ini adalah pedoman strategis bagi kami untuk memahami prioritas pembangunan nasional. Tujuannya agar perencanaan program di daerah lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Mahyuddin.
Fokus pada Substansi dan Mekanisme Teknis
Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis dibahas secara mendalam, mulai dari mekanisme pengusulan kegiatan, agenda jadwal pelaksanaan, hingga fokus substansi pembangunan yang akan diperdebatkan pada tahap Rakortekrenbang selanjutnya.
Hasil dari pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi internal di lingkungan Dinsos P3A dan PMD Sulbar untuk menyusun draf program unggulan yang akan diusulkan ke tingkat pusat.
Memperkuat Sinergi Pusat-Daerah
Dengan sinkronisasi yang matang sejak tahap awal, Pemprov Sulbar optimis pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Integrasi program ini diharapkan mampu menjawab tantangan di sektor perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta akselerasi kemandirian desa di Sulawesi Barat melalui dukungan penuh dari kementerian terkait. (Rls)
