Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Standar Pelayanan dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara daring, Rabu (04/02/2026).
Langkah strategis ini merupakan implementasi nyata dari visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel di Bumi Manakarra.
Standarisasi Layanan Lintas Sektor
Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar ini bertujuan menyamakan persepsi dalam penyusunan dan evaluasi standar pelayanan. Bagi Dinsos P3A dan PMD, hal ini krusial untuk memastikan layanan di sektor bantuan sosial, perlindungan anak, hingga pemberdayaan desa memiliki prosedur yang jelas dan transparan.
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menekankan bahwa standarisasi layanan adalah hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh aparatur sipil negara.
“Standar pelayanan adalah janji kami kepada publik. Melalui rakor ini, kami mendapatkan penguatan agar setiap jenis layanan yang kami berikan benar-benar memiliki indikator yang terukur dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” ujar Darmawati.
SKM Bukan Sekadar Administratif
Selain standarisasi, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi sorotan utama. Darmawati menegaskan bahwa hasil survei tidak boleh berhenti pada laporan di atas kertas, melainkan harus menjadi dasar perbaikan program secara konkret.
“Hasil SKM adalah instrumen strategis. Kami tidak ingin survei ini hanya formalitas administratif. Suara masyarakat melalui survei tersebut harus menjadi dasar evaluasi untuk menyempurnakan layanan agar semakin transparan, akuntabel, dan solutif,” tambahnya.
Mewujudkan Pelayanan Prima
Dengan identifikasi standar pelayanan yang lebih tajam, Dinsos P3A dan PMD Sulbar optimis kualitas reformasi birokrasi di lingkup dinas akan terus meningkat. Ke depan, pelaksanaan SKM secara rutin akan dijadikan budaya kerja untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada indeks pelayanan publik Sulawesi Barat, sekaligus mewujudkan birokrasi yang benar-benar hadir di tengah kebutuhan masyarakat desa maupun kelompok rentan. (Rls)
