8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Dari hasil rapat dengan Samsat dalam pengelolaan keuangan daerah Prov Sulbar, masih banyak Kendaraan Dinas (Randis) khususnya di Mamuju Tengah yang menunggak pembayaran pajak.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Mamuju Tengah, Mansur pada kegiatan pengamanan barang milik daerah melalui Apel Kendaraan Dinas tahun 2021, yang akan dilaksanakan selama 3 hari dengan target 34 OPD, di halaman kantor Bupati Mamuju Tengah, Rabu (22/12/2021).
Kepala Badan Keuangan Mateng, Mansur menyampaikan, dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), diperlukan kesamaan persepsi dan langkah secara internal dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Tujuannya adalah untuk mengetahui kendaraan masing-masing di OPD baik itu secara fisik, administrasi maupun hukum (jangan sampai ada kendaraan tetapi surat-suratnya tidak ada),” kata Mansur.
Untuk kendaraan dinas seperti ambulance yang ada di PKM lanjutnya, itu tidak diikutkan dalam apel kendaraan dinas, dikawatirkan jika diikutkan dalam apel ini nanti terjadi sesuatu di PKM seperti ada rujukan dan lain-lain sebagainya, sehingga kita akan melakukan pengecekan langsung di tempat termasuk dengan kendaraan dinas yang rusak berat.
“Jumlah kendaraan Dinas Khususnya di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Mateng itu sebanyak 867 unit, dengan rincian Kendaraan Roda 2 sebanyak 744 unit, Kendaraan Roda 3 sebanyak 7 unit, kendaraan roda 4 sebantak 116 unit,” urainya.
Mengingat sudah beberapa tahun terakhir ini tidak ada pengadaan kendaraan dinas, Mansur berharap Kendaraan Dinas ini agar dipelihara dengan baik, dan terpenting adalah jangan di abaikan untuk pembayaran pajaknya.
“Berdasarkan hasil rapat kami dengan Samsat dalam pengelolaan keuangan daerah Prov Sulbar, itu masih banyak kendaraan dinas khususnya di mateng itu masih ada kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajaknya, sehingga melalui Badan Keuangan Mateng mengambil inisiatif untuk memprogram seluruh tunggakan kendaraan itu dipusatkan di Badan Keuangan Mateng, yang nantinya akan menyelesaikan tunggakan tersebut. Untuk selanjutnya akan dibebankan pada Dinas Masing-masing,” ungkapnya.
Sementara Sekda Mateng, H. Askary Anwar mengatakan, salah satu bagian dari pengelolaan Aset barang milik daerah, adalah menjamin pengaman aset melalui pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Dan untuk kepentingan tersebut salah satu kegiatan yang dilakukan pada hari ini.
“Yang menfokuskan pada aset kendaraan dinas di semua OPD melalui Apel Kendaraan untuk mengecek dan melihat secara langsung kondisi fisik kendaraan, serta untuk memantau dan memastikan apakah sesuai dengan penggunaannya atau peruntukan, yang tentunya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Askary.
Askary sampaikan, apel Kendaraan diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat, mengenai jumlah, spesifikasi, kondisi, sehingga dapat mendukung validitas nilai aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Apel Kendaraan Dinas ini diharapkan menjadi kegiatan rutin dan terus dilaksanakan bagi kepentingan pemerintah daerah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dalam kegiatan ini saya berharap agar dapat memberi nilai tambah dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan khususnya bagi para pengelola aset yang berada di OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah,” kata Asakry.
“Kita akan membuat suatu program, kita akan berikan penghargaan bagi OPD yang berhasil mengelola aset, sehingga dapat merangsang yang lainnya untuk mengelola asetnya, karna saya melihat biasa kita tidak bisa bedakan mana kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, yang seakan-akan menjadi kendaraan pribadi ini tidak boleh, ini harus ditertibkan karna ini aset milik negara yang harus dipertanggung jawabkan,” sambungnya.
Nanti program tersebut bagi OPD yang bagus pengelolaan asetnya kata Askary akan diberikan penghargaan, bagi OPD yang tidak bagus pengelolaan asetnya akan diberi sanksi, sehingga penertiban kendaraan dinas itu bisa berjalan dengan baik.
“Teman-teman OPD utamanya pengelola barang milik daerah itu harus diawasi dengan baik, dan kita berharap mudah-mudahan aset kita bisa terus kita jaga, karena kalau kita tidak jaga maka setiap tahunnya akan terus mengadakan pembelian aset, sehingga kita mengalami pemborosan pembiayaan untuk aset,” pungkasnya. (A-51)
