8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Komisi II DPRD Mamuju Tengah (Mateng) bersama Dinas Koperindag Mateng melakukan pengawasan ke timbangan TBS sekaligus melakukan Kalibrasi atau peneraan timbangan TBS, Kamis (21/8/2025).
Ikut dalam pengawasan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Mateng, Yulius Sanusi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mateng, Muh. Rizal dan tim dari Koperindag Mateng
Pengawasan dan kalibrasi akan dilakukan diseluruh timbangan TBS Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, dimulai dari Kecamatan Pangale.
Ketua Komisi II DPRD Mateng, Yulius Sanusi menuturkan, langkah ini dilakukan menyusul adanya keluhan petani sawit yang menilai hasil timbangan sering tidak sesuai dan diduga ada permainan akurasi timbangan TBS, sehingga berpotensi merugikan para petani kecil yang menggantungkan hidup dari hasil kebun sawit mereka.
“Ini berdasarkan informasi dari petani sawit yang menduga ada permainan akurasi timbangan TBS yang berpotensi merugaikan petani sawit, sehingga kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan,” ujarnya.
“Terkait penindakan yang mugkin akan kita teruskan kepolda, belum sampai sejauh itu, karna belum bisa atau blm adanya tim penindakan yang dimiliki oleh dinas koperindag atau Pemda mateng,” tambahnya.
Sementara itu, melalui pesan WhatsApp, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mateng, Muh. Rizal menegaskan, akurasi timbangan merupakan hal penting untuk menjaga keadilan antara petani dan pengusaha.
“Kami ingin memastikan tidak ada permainan dalam proses penimbangan. Petani harus mendapat haknya sesuai hasil panen yang ditimbang,” ujarnya.
Dalam pengawasan tersebut, tim dari Koperindag Mateng melakukan kalibrasi dengan membandingkan timbangan milik pengusaha dengan alat ukur pembanding.
“Dari kalibrasi yang dilakukan oleh Tim dari Koperindag Mateng, sudah banyak yang melakukan peneraan, tapi mereka rata-rata melakukan perubahan kembali dengan alasan bahwa adanya potongan persen dari penjualan mereka dipabrik, ada juga belum mau melakukan peneraan sehingga kami bersama dinas terkait melakukan sosialisasi agar mereka mau melakukan peneraan,” tutur Rizal.
Politisi PKB ini meminta pengusaha sawit agar transparan serta rutin melakukan kalibrasi timbangan sesuai standar yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan terus mengawal aspirasi petani dengan mendorong regulasi yang lebih ketat terkait pengawasan timbangan.
“Dengan adanya kondisi ini kami dari komisi II akan memfollow up ini dengan membuat ruang diskusi terkait ini, dengan menghadirkan semua yang terkait baik utk dari perusahaan pabrik sawit , pengusaha timbangan TBS, Asosiasi Petani Sawit untuk bisa merumuskan formula tata niaga di pembelian TBS yang tidak merugikan petani dan pengusaha ditingkat lokal,” ungkapnya.
Rizal berharap temuan ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan antara pengusaha dan petani sawit di Mamuju Tengah, sehingga tercipta suasana usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. (amr)
