8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Polemik adanya program yang hilang pasca finalisasi APBD 2021 sulbar menuai sorotan dari Anggota Banggar DPRD Sulbar dari Fraksi Partai NasDem, Muh. Hatta Kainang
Tak hanya itu, Hatta Kainang juga menyoroti adanya program yang bertambah nilainya diluar kesepakatan komisi, banggar dan TPAD.
Dia menilai hal ini tidak boleh dibiarkan menjadi norma, karena berkait dengan dokumen negara dan kewenangan institusi.
“TPAD dalam hal ini Ketua TPAD Sulbar Sekda Provinsi harus menjelaskan secara terang dan terbuka, kenapa situasi ini bisa terjadi,” ujar Hatta Kainang, Jum’at (26/3/2021).
Hatta Kainang menjelaskan, dalam rapat klarifikasi belum didapatkan kesimpulan apa penyebabnya, dalam pasal 6 PP 12 tahun 2019 jelas Sekda adalah kordinator pengelolaan keuangan daerah dan dipenjelasan bagian B Permendagri no 77 tahun 2020 tentang pedoman tehnis pengelolaan keuangan daerah.
“Kami anggap ini tindakan serius dan harus punya kesimpulan dan tentu kami di DPRD Sulbar akan bersikap secara kelembagaan, karena ini sudah menjadi preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah ditengah situasi fiskal yang sempit,” pungkasnya. (edo)
Advetorial
