8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Manokwari, 8enam.com.-Warga yang terkena langsung dampak penggusuran yang hingga kini dinilai, masih belum ada titik temu permufakatan memuaskan antara pihak Pemda Manokwari dengan 10 Kepala Keluarga kompleks depan halaman parkir Bandar Udara Rendani Manokwari, Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Fraksi Manokwari Hebat, Romer tapilatu mengharapkan, Pemda Manokwari untuk kembali mengendepankan sisi human interest (potret kehidupan,red) kepada kelompok masyarakat terkena dampak langsung penggusuran pada Rabu (12/9/2018) kemarin.
“Mungkin harus mengedepankan dialog pendekatan kembali kepada masyarakat untuk mempercepat pembangunan. Hal ini, jika dibiarkan berlarut maka sampai kapanpun membuat masyarakat akan kecewa, sebab kejadian upaya ganti rugi di hari ini, diibaratkan seperti investasi,”Ucap Romer Tapilattu.
Romer mengatakan, dari hasil diskusinya sebagai wakil rakyat dengan warga, pihak warga sesungguhnya tidak pernah menghalangi proses pengerjaan pembangunan perluasan areal parkir bandar udara rendani Manokwari. Hanya saja, memang para warga inginkan ada hal kompensasi yang sesuai dari nilai tawar terkini yang ditawarkan oleh Pemda Manokwari.
“Jadi masyarakat mau nilai kompensasinya yang sesuai dengan kehidupan sosial sekarang, dan kedepankan sisi kemanusian. Dalam arti menurut para warga rendani, kompensasi Rp 100 juta diawal, kemudian ditambahkan Rp 50 juta di anggaran berikutnya dinilai masih minim dan tidak mencukupi kehidupan rasional sisi ekonomi di masa sekarang,” Jelasnya.
Dimana lanjutnya jika dihitung dengan nilai ekonomi, maka sebenarnya jika dana kompensasi sedikit ditambahkan, Pemda pun dalam jangka 5-10 tahun kedepan tidak akan berdampak jauh merugi. Sebab, lahan parkiran yang akan dibangun ini, tentu memiliki nilai investasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi pajak kendaraan yang akan diterapkan.
“Kita tidak akan kehilangan uang, karena dengan pembukaan area lahan parkiran kendaraan ini, sepuluh tahun kedepan maka akan menambah pemasukan pendapatan daerah yang begitu besar juga. Pembagian ini khan 70 : 30, berarti bisa cukup dan Pemda tidak rugi sebenarnya, namun kembali lagi kepada kebijakan pimpinan daerah dalam hal ini tentunya Bapak Bupati sendiri,” Tukasnya
Melalui hal ini, Romer juga mewakili anggota DPRD Manokwari, secepatnya akan kembali berdiskusi lebih lanjut kedalam forum pembahasan dewan, agar terkait permasalahan ganti rugi dan aspirasi masyarakat dapat di carikan solusi terbaik kepada pada kelompok warga masyarakat tersebut, tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan.
Sekedar di ketahui, kisruh penolokan penggusuran bangunan dan rumah warga sepuluh Kepala keluarga (KK) areal direndani seluas 1.298.000 m2 itu selain penggantian dana kompensasi yang dirasa belum sesuai, juga masyarakat meminta kejelasan kehidupan sosial mereka. Dimana ketika para warga dipindahkan, usaha dan jaminan pekerjaaan yang di tawarkan pemerintah daerah kepada mereka guna menjamin kelanjutan mata pencaharian para warga yang diungsikan tersebut. (Ady/edo)
