Mamuju, 8enam.com.-Untuk menjawab situasi aktual dan isu startegis daerah, menjawab problem terkini pembangunan dan menjadi panglima rujukan bagi kabupaten se Sulbar, Dewan minta ada uji publik arah pembangunan 2023-2025.
Melalui pesan WhatsApp, Sabtu (22/1/2022), Anggota DPRD Sulbar dari Partai NasDem, Muhammad Hatta Kainang menuturkan, hasil evaluasi perjalanan RPJMD 2018-2022 adalah salah satu bagian dari merancang program.
Oleh itu kata Hatta Kainamg, pihaknya minta hal ini dibuka secara lebar dengan melibatkan seluruh elemen publik, sehingga Sulbar bisa mencapai cita cita kesejahteraan rakyat.
“Kami meminta ada uji publik terkait rancangan arah pembangunan 2023 sampai 2025, sehingga benar-benar menjawab situasi aktual dan isu startegis daerah. Kami anggap ini penting untuk menjawab problem terkini pembangunan dan menjadi panglima rujukan bagi kabupaten se-Sulbar. walaupun tidak ada Perda dalam menyusun perencanaan pembangunan masa transisi Sulbar pasca penjabat gubernur bertugas,” kata Hatta Kainang.
Menurutnya, perencanaan ini penting dalam merancang penganggaran.
“Isu ekspor komoditas, isu IKN, isu kenaikan angka kemiskinan harus dijawab dengan program yang riil dan terukur,” pungkasnya. (edo)