8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mamuju Tengah (APMT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Mateng, Senin (5/9/2022).
Dalam orasinya, massa aksi menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM, mendesak pemerintah secara serius dan bersungguh-sungguh memberantas mafia BBM, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi.
“Meminta pemerintah agar mengawal dengan ketat penyaluran BBM bersubsidi, bukan persoalan dinaikkan atau tidak dinaikkan, tapi yang jadi masalah adalah penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Itu persoalannya,” kata Ketua Cabang PMII Mateng, Kurniawan Idrus dalam orasinya.
Dia juga menyampaikan, BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kalangan kelas atas, bahkan kendaraan plat merah yang harusnya lebih dulu sadar karena kebijakan itu bersumber dari mereka, tapi malah mereka yang ikut antri untuk mengisi BBM yang bersubsidi.
“Ini sangat lucu, seharusnya yang menjadi contoh bagi masyarakat atau menyadari kelas yang bagaimana menikmati subsidi itu, tapi mereka tidak bisa membedakan,” sebutnya.
Massa aksi juga minta DPRD untuk membuat surat pernyataan menolak kenaikan BBM, yang ditandatangani oleh 25 anggota DPRD Mamuju tengah.
Menerima massa aksi, Ketua komisi II DPRD Mateng, Fatahuddin Al Gafiqhi di dampingi, H. Marsudi, Elvis dan Herlina menyampaikan kenaikan BBM ini memukul kita semua, karena kenapa, masyarakat belum siap dengan kenaikan harga BBM itu ditengah pandemi yang belum berakhir.
“Kami dari hati yang paling dalam menolak kenaikan harga BBM itu, tapi ini opsi terakhir pemerintah ditengah tengah lonjakan harga minyak dunia,” kata Fatahuddin.
“Kami siap mengawal aspirasi teman-teman mahasiswa dan menolak kenaikan harga BBM,” sambungnya lagi.
Kata Fatahuddin, ayo sama-sama kawal kebijakan pemerintah itu. Yang pertama subsidi bagi orang yang tidak mampu sebesar Rp 1 50 perbulan, subsidi BBM untuk tenaga kerja yang berpenghasilan dibawah Rp 3,5 juta.
“Ayo kita kawal sama-sama,” ajaknya
Terkait permintaan massa aksi agar DPRD membuat surat pernyataan menolak kenaikan harga BBM, Fatahuddin bersedia untuk membuat surat pernyataan tersebut, tapi tidak bisa hari ini ditandatangani oleh 25 anggota DPRD Mateng, mengingat sebagian anggota DPRD tidak ditempat karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan.
Tetapi massa aksi tetap meminta untuk 25 anggota DPRD Mateng untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.
Massa aksi yang tidak sabar menunggu surat pernyataan tersebut mencoba untuk menerobos barigade Satpol PP dan polisi dari Polres Mateng, aksi saling dorong pun tak terhindarkan.
Meski terjadi aksi saling dorong dengan petugas yang nyaris ricuh, massa aksi kembali tertib dan meninggalkan kantor DPRD Mateng untuk melanjutkan orasinya di depan Tugu Benteng Kayu Mangiwang (BKM) di jalan poros trans Sulawesi. (Amr)
