Demi APBD ‘Sehat’ dan Realistis, Gubernur Sulbar Pangkas Target PAD Rp146 Miliar pada Rakor BPKPD

Mamuju, 8enam.com.-Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya mengawal tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan turut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Pimpinan dan Banggar DPRD Sulbar, para Pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait, termasuk seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari BPKPD Sulbar.

Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memaparkan hasil analisis realisasi keuangan dan pendapatan daerah, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dalam tiga bulan terakhir menjadi fokus utama agar neraca keuangan tetap terjaga seimbang sesuai prinsip akuntansi yang sehat.

“Kalau kita perbaiki tata kelola keuangan tahun ini, insyaallah tahun depan kita bisa menatanya lebih baik lagi. Karena inti dari pengelolaan keuangan adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujar Ali Chandra.

Ia juga mengungkapkan tantangan serius di depan. Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang diproyeksikan akan mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp200 Miliar lebih. Kondisi ini memaksa pemerintah provinsi untuk semakin cermat menata kembali struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengungkapkan bahwa penyesuaian yang dilakukan adalah koreksi realistis terhadap potensi pendapatan daerah. Ia menyebutkan, target PAD Provinsi Sulbar diturunkan sekitar Rp146 Miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.

“Kita ingin memastikan target yang kita tetapkan benar-benar rasional, sesuai kemampuan daerah, dan tidak hanya angka di atas kertas. Penyesuaian ini penting agar APBD 2026 bisa tersusun lebih realistis dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Suhardi Duka.

Melalui rapat ini, Pemprov Sulbar menegaskan arah kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adaptif, guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar, meskipun menghadapi proyeksi penurunan dana transfer dari pusat. (Rls)