8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Data Desa Presisi tahap pertama rampung, 45 desa siap mengimplementasikan data presisi.
Pilot Project DDP Tahap I ini menyerap anggaran sebesar Rp 4,9 miliar, dengan menyasar 39 desa dan 6 kelurahan.
Hasil Data Desa Presisi Tahap I diserahkan oleh Tim Desa Presisi Institut Pertanian Bogor (IPB), kepada Pemerintah Provinsi Sulbar di Gedung PKK Sulbar, Sabtu (15/10/2022).
Diketahui, Pemprov Sulbar bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), melakukan pencacahan data dengan melibatkan Enumerator yang direkrut di masing-masing lokasi DDP.
Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik berterima kasih atas dukungan IPB, unsur Forkopimda, dan para enumerator di lokus DDP atas kolaborasi mewujudkan DDP di Sulbar.
Dijelaskan, persoalan yang paling riil dihadapi birokrasi adalah data. Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas. Hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya saya mendorong DDP.
“Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Dan tahun berikutnya kita lanjutkan DDP ini,” ujar Akmal Malik
“Inilah persembahan dari desa untuk Indonesia, dari Sulbar untuk Indonesia,” pungkasnya.
Rektor IPB, Arif Satria, mengapresiasi Pj. Gubernur Sulbar telah mempercayakan IPB mengatasi persoalan di desa dan mewujudkan DDP Tahap I.
Dijelaskan, terkait data merupakan maslaah fundamental. Ketika data desa salah maka data kecamatan salah, sampai ketingkat kabupaten, provinsi, hingga data nasional salah.
Ia menyebutkan, Sulbar adalah provinsi pertama paling banyak mengadopsi DDP. Itu dikarenakan PJ Gubernur punya visi meningkatkan akurasi data.
“Visi ini sangat diperlukan Indonesia atau Sulbar kedepan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar, Muh. Jaun menyampaikan, Ide dan gagasan untuk mengimplementasikan pendataan yang lebih presisi, sampai pada spasial mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya di lokus DDP Tahap I.
Program ini dimulai pada tanggal 31 Mei, dilaksanakan pertemuan dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis DDP, dengan mengundang seluruh bupati, forkopimda dan kepala desa. Sekaligus penandatangan MoU dengan para Bupati, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dengan Rektor IPB, 17 Juni 2022.
“Berbagai kendala namun dapat teratasi dengan koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan secara intensif,” ujar Jaun.
Jaun mengatakan, program ini merupakan langkah awal diimplementasikan di 575 desa di Sulbar.
Wakil Kepala LPPM bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Dr Sofyan Sjaf selaku Tim Data Desa Presisi menjelaskan, pilot project ini menjadi penyempurna dari data yang ada di daerah. Pencacahan data dilakukan dengan melakukan pendekatan sensus, dan tidak hanya menyajikan angka-angka disertai data spasial.
“Yang melaksanakan ini adalah pemuda pemudi desa di lokus DDP. Tentunya tidak terlaksana tanpa adanya birokrasi serta sejumlah pihak yang berkolaborasi menyukseskan program DDP,” ujar Sofyan.
Pada kesempatan itu, Ia pun memaparkan hasil pencacahan DDP di salah satu desa, mulai persentase tingkat pendidikan, penerima bansos.
“Data adalah komitmen kita menjelaskan mana yang benar,” tutup Sofyan. (rls)
Advetorial
