8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Menang tender proyek, pekerjaan sudah berjalan, bahkan dananya sudah dicairkan, tapi kok pekerjaan di putus kontrak. Ada apa di ULP, Pokja, perusahaan dan konsultan perencana?.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Prov Sulbar, Sukri Umar saat confrence pers yang digelar di ruang rapat pimpinan DPRD beberapa waktu lalu terkait statmen Gubernur Sulbar soal menggoreng-goreng APBD-P sehingga terlambat untuk dibahas.
“Kalau ini dihubungkan dengan laporan Mainunis ke Polda Sulbar terkait adanya mapia proyek di eksekutif, saya rasa itu ada benarnya,” ungkap Sukri.
Sukri Umar menyampaikan bahwa sudah terdapat 2 titik proyek besar di dinas PUPR mengalami pemutusan kontrak kerja, salah satunya proyek jalan di Ulumanda-Ure-ureka Kabupaten Majene dan di Matanga Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.
Sukri menjelaskan, pada proyek tersebut diduga ada kesalahan pada proses tender yang dilakukan oleh ULP dan pokja, dimana pada penawaran konsultan perencana terindikasi kuat tidak disesuaikan kemampuan pihak perusahaan rekanan yang mengerjakannya.
“Kalau penawarannya konsultan terlalu tinggi, otomatis perusahaan rugi tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Apalagi kalau perusahaan itu tidak ditunjang dengan kesiapan peralatan termasuk penyediaan bahan material yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),” ujarnya.
“Kita sudah melakukan rapat bersama kadis PUPR Sulbar, terkait serapan anggaran dan progres sejumlah pekerjaan fisiknya. Dan ternyata proyek itu telah diputus kontrak. Olehnya, saya tanya Kadis PU kenapa bisa diputus kontrak pak kadis.? Kadis PU menjawab, bagaimana tidak di putus kontrak pak, karena waktu kita melakukan pengecekan dilokasi ternyata tidak ada alat dan material di lokasi,” Sebut kadis PU PR, Nasaruddin tutur Sukri Umar menirukan.
Selain itu Sukri juga sampaikan, akan banyak proyek-proyek yang akan mengalami pemutusan kontrak karena sampai hari ini progresnya belum bisa diperkirakan bisa rampung diakhir tahun nanti.
“Kita lihat saja nanti akan banyak proyek-proyek di audit aparat yang terkait. kejaksaan dan kepolisian,” pungkasnya. (edo)
