Dampak Pemangkasan Rp330 Miliar dari Pusat: Pemprov Sulbar Lakukan Efisiensi Besar-besaran, TPP ASN Tetap Aman

Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dihadapkan pada tantangan fiskal yang signifikan setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam rapat kerja strategis yang digelar di Ballroom Andi Depu, Selasa (30/9/2025), Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengungkapkan bahwa Pemprov harus mengambil langkah efisiensi besar-besaran setelah dana transfer dipangkas sebesar Rp330 miliar.

Rapat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Salim S Mengga, Plh Sekprov Herdin Ismail, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan untuk menyesuaikan anggaran dan program kerja.

Prioritaskan Kesejahteraan ASN : TPP Tetap Dipertahankan

Gubernur Suhardi Duka menyampaikan bahwa pihaknya dihadapkan pada pilihan sulit antara menghapus Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN atau menyesuaikan program kerjanya. Beliau dengan tegas memilih opsi kedua.

“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” tegas Suhardi Duka usai rapat.

Sebagai konsekuensi, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah program yang direncanakan turun ke daerah. Namun, Gubernur juga menyatakan optimismenya untuk mencari sumber pendanaan lain.

“Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya untuk menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta,” ungkapnya.

Sektor Prioritas Tetap Dijaga, Dana Hibah Jadi Korban

Meskipun harus merampingkan anggaran, Gubernur memastikan bahwa penguatan di sektor-sektor utama pembangunan tetap dipertahankan.

“Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar. Tapi, minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang,” ujarnya.

Namun, demi menjaga stabilitas fiskal, salah satu pos anggaran yang tidak terhindarkan untuk dikurangi secara signifikan adalah dana hibah, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan dan lembaga non-pemerintah lainnya.

Dengan langkah-langkah efisiensi ini, Pemprov Sulbar berharap tetap mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di tengah tekanan fiskal, sambil terus aktif menjajaki peluang tambahan pembiayaan dari program kementerian di pusat. (Rls)