Mamuju, 8enam.com.-Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru hasil penggabungan dua dinas, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispoparekraf) Sulawesi Barat melakukan langkah proaktif dalam menata administrasi kepegawaian. Fokus utama saat ini adalah sinkronisasi belanja pegawai guna menjamin keakuratan anggaran gaji dan tunjangan.
Langkah ini dipertegas melalui keikutsertaan Kasubag Kepegawaian Dispoparekraf Sulbar, Halijah Syam, dalam kegiatan pemetaan ASN yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar di Ruang Rapat Bidang Anggaran, Kamis (19/2/2026). Upaya ini selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Strategi Pra-Integrasi hingga Validasi Riil
Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, mengungkapkan bahwa penataan data tidak dilakukan secara mendadak setelah penggabungan efektif pada Januari lalu. Pihaknya telah melakukan persiapan matang sejak tahap pra-integrasi untuk menghindari potensi ketidaksesuaian data.
”Dispoparekraf adalah hasil integrasi dua OPD. Kami menyadari konsolidasi data belanja pegawai adalah area krusial. Oleh karena itu, langkah penataan telah kami kerjakan sejak fase sebelum penggabungan resmi diberlakukan,” jelas Bau Akram.
Proses sistematis yang telah dilakukan meliputi:
- Inventarisasi Data: Komunikasi antar-dinas asal untuk merekonsiliasi data kepegawaian.
- Penyesuaian Dinamika: Pendataan pegawai yang berpindah ke OPD lain akibat restrukturisasi.
- Pemutakhiran Berkelanjutan: Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan anggaran gaji pasca-Januari 2026.
Tertib Administrasi dan Transparansi
Kasubag Kepegawaian Dispoparekraf Sulbar, Halijah Syam, menekankan bahwa validitas data adalah fondasi utama ketertiban keuangan daerah. Dengan data yang akurat, pengelolaan belanja pegawai tidak hanya menjadi lebih transparan, tetapi juga memastikan hak-hak pegawai terpenuhi tepat waktu tanpa kendala administratif.
”Dengan data yang akurat, pengelolaan belanja pegawai berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Halijah.
Melalui pendekatan proaktif ini, Dispoparekraf Sulbar berkomitmen untuk terus menjaga integritas data kepegawaian, sehingga struktur organisasi yang baru dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan akuntabel. (Rls)
