8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Jakarta, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) siap memperkuat fungsi pengawasan internal di daerah. Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, didampingi Inspektur Daerah M. Natsir, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025 di Jakarta pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Mengusung tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan,” Rakornas ini menjadi forum penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Mendagri Tito : Sukses Pengawasan Adalah Minimnya Pelanggaran
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan perubahan paradigma dalam kerja pengawasan Inspektorat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari banyaknya temuan pelanggaran, melainkan dari semakin berkurangnya pelanggaran berkat fungsi pencegahan yang efektif.
“Prinsip dasar pengawasan adalah menjaga agar tidak terjadi pelanggaran. Jangan sampai ukurannya makin banyak menemukan kesalahan berarti makin baik, justru makin sedikit kesalahan karena pengawasan yang efektif, itu yang benar,” tegas Mendagri.
Mendagri berharap sinergi antara Inspektorat Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional.
Wagub Salim Mengga : Pengawasan Kolaboratif Kunci Pemerintahan Bersih
Menanggapi arahan tersebut, Wagub Salim S. Mengga menyampaikan apresiasinya dan menegaskan bahwa Rakornas ini adalah ruang penting untuk menyatukan langkah.
“Pengawasan yang kuat dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Rakornas ini menjadi ruang penting bagi seluruh inspektorat untuk memperkuat sinergi,” ujar Wagub Salim.
Ia menambahkan, Pemprov Sulbar berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal agar setiap program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
Senada dengan Wagub, Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, menekankan bahwa fokus Inspektorat Sulbar ke depan adalah pencegahan sejak dini, sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Arahan Mendagri sangat relevan. Ke depan, kami di Inspektorat Sulbar berkomitmen memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, agar pembangunan di Sulbar berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” tutur M. Natsir.
Rakornas ini juga diisi pembekalan dari tokoh-tokoh penting seperti Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta dirangkai dengan launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES). (rls)
