Mamuju, 8enam.com.-Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulbar melakukan langkah berani dalam menata konektivitas daerah. Melalui rapat evaluasi penyelenggaraan angkutan perintis DAMRI, pemerintah berencana mengalihkan trayek yang sudah mapan ke wilayah yang belum terjangkau, Jumat (30/01/2026).
Langkah strategis ini merupakan implementasi nyata dari visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam membangun infrastruktur transportasi yang inklusif dan menjangkau seluruh pelosok Sulawesi Barat.
Optimalisasi Trayek: Dari Komersial ke Pelayanan Dasar
Berdasarkan arahan Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, melalui Kepala Bidang LLAJ, Akbar Atjo, diputuskan bahwa trayek yang telah beroperasi selama lima tahun dan menunjukkan kemandirian ekonomi akan dievaluasi untuk dialihkan statusnya.
“Trayek yang sudah berjalan baik selama lima tahun akan diarahkan menjadi trayek non-perintis atau komersial secara bertahap. Tujuannya agar anggaran subsidi perintis bisa kita alihkan untuk mengusulkan trayek baru di wilayah terpencil yang selama ini belum tersentuh angkutan umum,” jelas Akbar Atjo.
Fokus pada Hak Mobilitas Masyarakat
Akbar menegaskan bahwa esensi dari angkutan perintis bukanlah mencari keuntungan, melainkan menjalankan fungsi pelayanan publik (Public Service Obligation). Kehadiran DAMRI perintis di daerah tertinggal dan terluar adalah bentuk jaminan pemerintah terhadap hak mobilitas masyarakat.
“Trayek perintis hadir untuk menjamin hak mobilitas masyarakat dan membuka keterisolasian wilayah. Kami ingin memastikan daerah yang secara ekonomi belum layak dilayani angkutan komersial tetap memiliki akses transportasi dasar yang handal,” tegasnya.
Penyesuaian Jadwal dan Frekuensi
Selain pemetaan trayek baru, rapat yang dihadiri oleh para Kepala Dinas Perhubungan kabupaten se-Sulbar dan GM DAMRI ini juga membahas penyesuaian operasional. Beberapa trayek lama akan mengalami perubahan frekuensi dan jadwal agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat setempat.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap distribusi logistik dan pergerakan orang di wilayah pelosok semakin lancar, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa sasaran. (Rls)
