8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), selaku bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), melaksanakan rapat kerja untuk menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar.
Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Senin (4/8/2025), dihadiri oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus, serta staf teknis lainnya. Hadir pula perwakilan Tim TAPD lainnya, yaitu Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang digelar siang hari sebelumnya, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Tim TAPD menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan tanggapan atas berbagai masukan, kritik, serta saran dari setiap fraksi, meliputi proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja, strategi pembiayaan, dan penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa proses penyusunan APBD, baik murni maupun perubahan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, ketersediaan anggaran, serta arah kebijakan pembangunan.
“Kami mengapresiasi setiap pandangan dan masukan dari fraksi DPRD, karena hal ini akan memperkuat kualitas dokumen APBD dan memastikan program yang direncanakan bermanfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujarnya. (Rls)
