Mamuju, 8enam.com.-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat merumuskan Persamaan Persepsi Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk tahun 2026. Diskusi strategis ini digelar di Ruang Assessment BKPSDM Lantai II, Kamis (29/01/2026).
Langkah ini merupakan implementasi langsung dari misi ke-5 Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Sinkronisasi Tata Kelola Digital
Diskusi ini melibatkan Tim SPBE BKPSDM serta Tim SPBE dari Dinas Kominfo, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar. Fokus utamanya adalah menyamakan pandangan terhadap indikator manajemen SDM TIK, pemanfaatan aplikasi kepegawaian, hingga aplikasi kinerja pegawai agar standar kualitas layanan digital tetap konsisten di seluruh perangkat daerah.
Kepala BKPSDM Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menegaskan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan efektivitas birokrasi.
“Kita menyatukan persepsi terhadap indikator SPBE 2026 agar penerapan teknologi di setiap perangkat daerah berjalan efektif dan terukur. Keselarasan ini penting demi mewujudkan reformasi birokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Herdin di tempat terpisah.
Fokus pada Manajemen SDM TIK
Secara spesifik, diskusi tersebut membedah tiga poin krusial yang akan menjadi rapor SPBE perangkat daerah pada 2026:
- Manajemen SDM TIK: Memastikan personel pengelola teknologi memiliki kompetensi yang sesuai.
- Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian: Digitalisasi data personel yang terintegrasi dan akurat.
- Aplikasi Kinerja Pegawai: Penggunaan platform digital untuk mengukur produktivitas ASN secara transparan.
Birokrasi Adaptif dan Modern
Dengan adanya kesamaan persepsi ini, implementasi SPBE di Sulawesi Barat diharapkan semakin terintegrasi dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri (silogisme sektoral). BKPSDM berkomitmen menjadikan teknologi sebagai katalisator dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi. (Rls)
