8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan akuntabel. Melalui kegiatan “Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)”, Biro Organisasi menyambangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar pada Kamis (25/9/2025).
Kegiatan ini merupakan amanat dari Surat Edaran MENPAN-RB dan menjadi pendukung konkret bagi program unggulan Pemprov Sulbar, PANCA DAYA, yang fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar yang berkualitas.
Fokus Bukan Inspeksi, Tapi Peningkatan Kualitas
Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Subuki, yang memimpin Tim Pemantau, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar inspeksi, melainkan upaya pendampingan untuk berbenah.
“Tujuannya adalah memastikan bahwa standar pelayanan publik telah terpenuhi dan mencari terobosan-terobosan baru yang dapat memudahkan masyarakat,” ujar Subuki. “Dengan adanya pemantauan ini, kami berharap DKP Sulbar dapat menjadi contoh dalam memberikan pelayanan yang prima, yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” tambahnya.
Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, yang menerima tim pemantau, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti semua rekomendasi. “Ini adalah momentum bagi kami untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat Sulbar,” tegas Oktorio.
Dari P3K hingga Ruang Laktasi, DKP Dituntut Ramah Fasilitas
Dalam evaluasinya, Tim PEKPPP menyoroti aspek-aspek yang membuat layanan menjadi lebih manusiawi dan inklusif. Beberapa poin penting yang menjadi catatan dan harapan bagi DKP Sulbar antara lain:
- Aksesibilitas Inklusif: Harus ada akses yang memadai bagi penyandang disabilitas, serta penyediaan tempat parkir dan ruang tunggu yang nyaman.
- Fasilitas Keluarga: Diharapkan menyediakan tempat bermain anak dan ruang laktasi untuk mendukung kenyamanan keluarga yang berkunjung.
- Keselamatan: Ketersediaan Kotak P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di titik-titik strategis.
- Transparansi Informasi: Memastikan front office dilengkapi papan nama petugas dan prosedur layanan dipublikasikan secara jelas di website resmi.
- Partisipasi Publik: Menyiapkan ruang khusus untuk menampung pengaduan masyarakat.
- Inovasi Layanan: DKP didorong menciptakan inovasi yang mempermudah nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Pemantauan dan evaluasi ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan berkelanjutan menuju pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berempati. (Rls)
