Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi memulai proses Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Biro Organisasi selama dua hari, mulai 23 hingga 24 Februari 2026.
Langkah strategis ini merupakan komitmen nyata Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni mewujudkan pemerintahan yang akuntabel melalui reformasi birokrasi.
Sinergi Tim Penilai: Menjamin Validitas Data
Dalam proses verval ini, Biro Organisasi menghadirkan tim penilai lintas instansi yang terdiri dari Inspektorat dan Bapperida Sulbar. Kehadiran tim gabungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data kinerja yang dilaporkan oleh setiap perangkat daerah selaras dengan realisasi di lapangan.
Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Timothius, menjelaskan bahwa evaluasi ini sangat krusial dalam mengukur efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik.
”Verval ini adalah tahapan krusial untuk memastikan laporan yang masuk selaras dengan perjanjian kinerja. Kami ingin memastikan capaian tahun 2025 bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap reformasi birokrasi di Pemprov Sulbar,” tegas Timothius.
Evaluasi Mendalam Capaian Tahun 2025
Proses verifikasi ini mengundang para petugas pengelola data capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar. Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi, Nuzululhiah Thamrin, menambahkan bahwa selain validasi, kegiatan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akhir tahun.
“Selama dua hari, kami melakukan pengecekan mendalam terhadap Data Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja masing-masing OPD. Ini adalah langkah final untuk mematangkan akurasi data sebelum dipublikasikan sebagai rapor kinerja tahunan,” ujar Nuzul.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulbar optimis kualitas akuntabilitas kinerja daerah akan terus meningkat, sehingga setiap program pembangunan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. (Rls)
