Makassar, 8enam.com.-Menjelang pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026, Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan langkah proaktif dengan melakukan koordinasi ke Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (5/2/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memastikan terselenggaranya pelayanan dasar yang berkualitas, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sinergi Antar-Provinsi demi Standar Pelayanan Tinggi
Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sulbar, Subuki, didampingi Penelaah Teknis Kebijakan, Nurlaelah, diterima langsung oleh Kabag Tatalaksana dan RB Biro Organisasi Sulsel, Andi Baso Mannyurungi.
Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif dan sinkronisasi strategi guna mendongkrak Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sulawesi Barat tahun 2026. Subuki menekankan bahwa kesuksesan PEKPPP sangat bergantung pada komitmen pimpinan instansi dalam memenuhi bukti kerja di setiap aspek penilaian.
“Perhatian maksimal dari kepala perangkat daerah adalah penggerak utama. Kami berharap seluruh pimpinan perangkat daerah proaktif dalam pemenuhan bukti kerja agar kualitas pelayanan publik kita di Sulbar mengalami peningkatan signifikan tahun ini,” tegas Subuki.
Pendampingan Inovasi hingga Level Nasional
Selain fokus pada evaluasi rutin, Biro Organisasi Sulbar juga mematangkan persiapan menuju Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.
Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik, Retno Setyoningsih, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawalan ketat terhadap proposal inovasi yang masuk. “Setelah proposal terkumpul, kami melakukan pendampingan intensif hingga tahap penyampaian akhir di Kementerian PANRB. Tujuannya agar inovasi dari Sulbar mampu bersaing di kancah nasional dan memberikan solusi nyata bagi publik,” jelasnya.
Mendorong Birokrasi yang Melayani
Melalui koordinasi lintas provinsi ini, Biro Organisasi Sulbar optimis dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik (best practices) dari Sulawesi Selatan untuk diimplementasikan di Bumi Manakarra. Hal ini diharapkan menjadi momentum transformasi birokrasi Sulbar yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Rls)
