8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Berselang beberapa hari setelah puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Mamuju menggelar aksi demonstrasi, kali ini giliran mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pitu Uluna Salu (IPMAPUS) cabang Mamuju menggelar demonstrasi di kantor Gubernur Sulbar, Jum’at (5/1/2018).
Selain menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur, IPMAPUS cabang Mamuju Juga menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Mamuju dan Mapolda Sulbar jalan Ahmad Kirang Mamuju, dengan isu dan tuntutan yang berbeda.
Dalam orasinya di kantor Gubernur, koordinator lapangan, Muh. Ahyar menyampaikan tuntutanya, Copot Kadis Pertanian Provinsi Sulbar yang melakukan pembodohan terhadap petani.
Menagih janji Sekda Provinsi Sulawesi Barat, terkait lanjutan pembangunan gedung kesenian.
Mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, segera melakukan pengaktifan pelayanan di rumah sakit Regional Sulawesi Barat.
Mendesak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, segera mencopot Direktur Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, yang di anggap tidak mampu mengelola dengan baik manajemen di rumah sakit Regional
Mendesak Gubernur Sulawesi Barat, segara mencari pengganti 17 dokter spesialis.
Di kantor Bupati Mamuju, massa aksi menyampaikan tunturan yakni, Copot Kadis Dukcapil Kabupaten Mamuju yang melakukan penggandaan kartu keluarga (KK) di desa yang berbeda. Aturan menggandakan data penduduk jelas di atur dalam UU No. 23 TAHUN 2006 beserta dengan pidananya.
Menagih janji Bupati Mamuju terkait gedung pemuda, yang sampai saat ini belum terealisasi. Kami anggap Bupati melakukan pembohongan publik.
Pembangunan SD Sumare yang di duga menyalahi speak, di mana materialnya diragukan oleh pihak sekolah yang menggunakan dana alokasi umum 2017 yang kisaran anggaran Rp 387.500.000,
Meminta kepada Pemda Kabupaten Mamuju melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di kabupaten mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
Sedangkan di Mapolsa Sulbar, massa aksi Mendesak KAPOLDA Sulawesi Barat, segera menyelesaikan kasus APK.
Meminta KAPOLDA Sulawesi Barat, melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan anggaran pembangunan Drainase Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat.
Meminta kepada POLDA Sulawesi Barat, untuk pemeriksaan Lab yang di duga pupuk palsu, kemudian melakukan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku. Hal tersebut jelas pelanggaran besar.(**/edo)
