Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memacu kesiapsiagaan aparatur menghadapi ancaman bencana.
Dalam langkah proaktif, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar menugaskan staf teknis untuk mengikuti Pelatihan Rencana Kontinjensi Bencana Tahun 2025, sebuah upaya vital pasca-gempa bumi yang melanda Mamuju.
Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, dari 29 September hingga 3 Oktober 2025, di Aula Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar bekerjasama dengan Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB RI.
Rencana Kontinjensi : Kunci Respons Cepat Bencana
Kepala BPSDM Sulbar, drg. Asran Masdy, saat membuka pelatihan, menegaskan bahwa dokumen rencana kontinjensi adalah langkah antisipatif krusial. Tujuannya agar pemerintah daerah dapat merespons bencana dengan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi.
“Pengalaman gempa bumi di Mamuju memberi pelajaran berharga. Celah dalam kesiapsiagaan harus diperbaiki, salah satunya melalui penyusunan dokumen rencana kontinjensi,” tegasnya, menyoroti urgensi pelatihan ini bagi daerah rawan bencana.
Dari Simulasi Hingga Pembangunan Berkelanjutan
Materi pelatihan yang diberikan tidak hanya mencakup konsep dasar dan penyusunan aksi darurat, tetapi juga integrasi prinsip antikorupsi dalam manajemen sumber daya bencana, menjamin transparansi di tengah krisis.
Peserta, termasuk perwakilan dari Dinkes Sulbar, juga menjalani simulasi skenario darurat untuk mengasah koordinasi dan pengambilan keputusan. Pardi, salah satu perwakilan dari Dinkes Sulbar, menekankan pentingnya hal ini.
“Tidak cukup hanya tanggap darurat. Pembangunan harus dirancang dengan memperhitungkan risiko bencana, sehingga tetap berlanjut meski daerah menghadapi kondisi darurat,” ujarnya, menggarisbawahi fokus pada pembangunan berkelanjutan yang tangguh bencana.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyambut baik inisiatif ini, berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk memperkuat strategi mitigasi.
“Kami berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk memperkuat strategi mitigasi, sehingga pembangunan Sulbar tetap berkelanjutan, bahkan dalam situasi darurat,” tutup dr. Nursyamsi.
Dengan penguatan kapasitas ini, ASN Sulbar diharapkan mampu menyusun dokumen rencana kontinjensi yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan responsif, menjadikan pemerintah daerah semakin siap dan profesional menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan. (Rls)