8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Menyikapi tuntutan ratusan perawat honorer, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Pemerintah Daerah Mamuju, Jum’at (7/12/2018) malam.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mamuju, Hj. St Suraidah Suhardi dan di hadiri oleh Sekkab Mamuju, H. Suaib, Anggota DPRD Mamuju dan para perawat.
Dalam RDP tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, H. suaib kembali mengulang jawaban yang sama pada saat menerima aspirasi para perawat di kantor Bupati Mamuju.
“Kita tentu sangat berkeinginan untuk mewujudkan harapan para perawat utamanya soal kenaikan upah, namun sekali lagi saya sampaikan bahwa jumlah tenaga honorer kita termasuk para perawat sudah melebihi kapasitas yang harusnya dibutuhkan. Olehnya itu, menaikan upah ini tentu hal berat karena kondisi keuangan daerah yang tidak mampu,” ujar Suaib.
Dalam waktu dekat inikan akan ada PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) kata Suaib, pihaknya berharap ini bias dimanfaatkan bagi tenaga honorer, nantinya silahkan mendaftarkan diri karena haknya mirip dengan pegawai termasuk upah, jadi harap bersabar dulu karena tidak mungkin Pemda akan membuat kebijakan sekarang, yang justru nanti tidak singkron dengan kebijakan PP 49 soal PPPK.
Dalam Rapat yang dilakukan hingga tengah malam tersebut, sejumlah anggota dewan, Ado masud, Syamsuddin Hatta, Ramliati S Malio, maupun Masram Jaya, terus mendesak Sekkab Mamuju untuk membuat keputusan.
“Ini harus segera ditindak lanjuti oleh eksekutif, karena saya khawatirkan kalau aksi unjuk rasa dari teman-teman perawat ini berkepanjangan masyarakatakan menjadi korban karena para perawat tidak bekerja,” kata Yuslifar yunus.
Sesuai dengan penjelasan salah satu tenaga perawat dihadapan anggota DPRD Mamuju yang mengatakan kesediaan mereka untuk dilakukan rasionalisasi jumlah perawat, Suaib menekankan itulah salah satu jalan jika memang kenaikan upah tersebut harus dilakukan.
“Asumsinya dari analisis kebutuhan untuk tenaga perawat kita hanya perlu mengakat 140 orang, namun kenyataannya sekarang jumlahnya jauh diatas itu, jadi kalau kita bias kurangi jumlahnya kenaikan upah bukanlah hal yang mustahil,” jelasnya.(HMS-AR)
