8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Setelah mendengar pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) terhadap pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, Bupati Mateng menyampaikan jawaban atas saran dan catatan yang disampaikan oleh tiga fraksi DPRD Mateng, Selasa (9/7/2019).
Dalam jawaban Bupati Mateng yang dibacakan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi umum Setda Mateng, H. Bahri Hamzah atas saran dan catatan serta pertanyaan dari fraksi Perjuangan Hati Nurani Rakyat, berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan Pemda Kabupaten Mateng tahun 2018 oleh BPK RI perwakilan Sulbar, terdapat catatan-catatan temuan untuk segera ditindaklanjuti dan telah disetor san diselesaikan ke Kasda tahun 2019 sebelum LHP BPK diserahkan ke Pemdan Kabupaten Mateng.
Penyebab penurunan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah, data pajak PBB-P2 yang diserahkan dari Mamuju induk ke Mamuju Tengah ada beberapa ada beberapa objek pajak yang tidak jelas nama dan alamatnya sehingga sulit untuk ditagih pajak PBB-P2, secara umun pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Mateng tahun 2018 telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemda melakukan program identifikasi dan intensifikasi terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang optimal dengan melaksanakan sensus Objek PBB-P2. Dan diharapkan tahun berikutnya lebih optimal.
Pemda Kabupaten Mateng tahun 2019 sementara melakukan sensus barang milik daerah sehingga kiranya pegelolaan barang miliki daerah kedepanya akan lebih baik, transparan, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.
Pihak perusahaan dalam CSR telah menghibahkan barang kepada Pemda Kabupaten Mateng dicatat sebagai belanja modal berdasarkan sistem dan prosedur sesuai yang diatur kebijakan akuntansi.
Program ekstensifikasi untuk menambah dan menggali objek pajak dan retribusi baru yang belum tersentuh yaitu pendapatan pajak sarang burung walet yang akan dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif.
Pemda Kabupaten Mateng memaksimalkan perencanaan dan penganggaran untuk pemerataan mutu pendidikan dan kesehatan sehingga dapat dirasakan pula di daerah terpencil dengan mengkondisikan posisi keuangan.
Menjawab catatan dan saran dari Fraksi Karya Nasional Demokrat, Bupati mengatakan, salah satu setrategi untuk mengoptimalkan peningkatan PAD dengan langkah kongkrit adalah dengan melakukan sensus PBB-P2 pada tahun 2019, diharapkan setelah kegiatan ini selesai maka objek PBB-P2 yang selama ini bermasalah dapat diselesaikan. Dan pada akhirnya tersedia data PBB-P2 yang akurat.
Terkait aset desa yang ada dibeberapa desa untuk diselesaikan, pada tahun 2019 ini telah dilakukan sensus barang miliki daerah dan alhamdulillag Barabg milik daerah yang ada dalam wilayah Kecamatan Topoyo yang terdiri aset-aset seluruh OPD, SMP, SD, Puskesmas dan Pustu datanya hampir rampung dan akan dilanjutkan di empat kecamatan lainya.
Soal penguatan antisipasi dini dan perumusan kerjasama dengan pihak perusahaan industri akan pencemaran lingkungan, akan tetap dan terus melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan tetap memantau serta mengawasi adanya dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan perusahaan tersebut.
Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang dianggap tidak efektif untuk dilakukan penggabungan ataupun pemisahan. Contoh pemisahan pendapatan dari badan keuangan.
Terkait kesalahan penganggaran belanja modal yang menjadi temuan BPK yang seharusnya belanja barang dan jasa dan telah dilakukan koreksi.
Pemda Kabupaten Mateng melalui OPD terkait akan melakukan pendataan data base terhadap berapa pembangunan infrastruktur agar memudahkan dalam pemantauan dan pengawasanya.
Terkait alat berat, Pemda akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga terhadap penggunaan alat berat.
Sedangkan menjawab catatan dan saran daru Fraksi Demokrat Lalla Tasisara, Bupati mengatakan, Pemda Kabupaten Mateng mengoptimalkan dan memprioritaskan pembangunan kedepanya yang dapat dirasakan mulai dari Pemda, Kecamatan maupun desa secara merata.
Tetap menggali potensi pendapatan daerah yang salah satunya pajak sarang burung walet yang akan dibuatkan Ranperda.
Perhatian Pemda Kabupaten Mateng terhadap dampak bencana putusnya jemabatan di Pangale yang merupakan penghubung antara kecamatan, inshaa Alla akan diusulkan dan diprogramkan di APBD Pokok 2020. (one/wan)
