Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat dorong partisifasi pemuda lintas agama dalam pengawasan Pemilu serta menjaga kualitas dan keamanan Pemilu.
Hal itu disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Sulbar, Supriadi Narno dalam Diskusi Publik Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dilaksanakan di Hotel Lestari, Selasa (19/2/2019)
Diskusi publik tersebut dihadiri oleh komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Supriadi Narno, Fitrinela Patonangi, Direktur Banua Institut serta melibatkan organisasi kepemudaan sebagai peserta.
Sebagai Penyelengara Pemilu kata Supriadi Narno, salah satu kekuatan yang akan didorong yaitu partisipasi dari kalangan Pemuda untuk menjaga kualitas dan keamanan Pemilu.
“Salah satu keinginan kita adalah dengan menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara khususnya dalam beragama dengan melibatkan secara intens pemuda lintas agama dalam pengawasan pemilu dinilai penting sebab, pemilu kita rentang terhadap gesekan-gesekan maka dari itu perlu adanya perspektif dewasa dalam memandang kontestasi pemilu,” ujar Supriadi Narno dalam sambutannya.
Selain itu lanjutany, Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan hal positif serta mendorong pengawasan Partisipatif pemuda untuk berperan aktif didalamnya.
“Kita boleh berbeda namun persahabatan dan persaudaraan harus tetap kita jaga,” imbau Kordiv. Pengawasan, Humas dan Hubal itu.
Sementara itu, Fitrinela Patonangi menegaskan, Bawaslu secara stuktural dan fungsional melakukan pengawasan Pemilu juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kepemiluan.
“Maka dari itu melalui kegiatan ini kita berharap bentuk partisipasi pengawasan Pemilu tidak hanya melibatkan Bawaslu, Panwascam atau Pengawas TPS tetapi kita juga menginginkan keterlibatan pemuda dalam pengawasan pemilu,” cetusnya.
Fitrinela juga mengajak pemuda menjadi pemilih cerdas dan rasional, sebab keterlibatan pemuda dalam Pemilu merupakan perwujudan wajah demokrasi di Indonesia.
Sedangjan Direktur Banua Institute, Fajar mengatakan, pemuda harus mampu melihat potensi kekurangan dalam pengawasan Pemilu dengan menggunakan gerakan civil society.
“Gerakan civil society ini lah yang menjadi pilar dalam menjaga keutuhan kita dalam berdemokrasi, khususnya dalam melakukan pengawasan partisipatif menjelang Pemilu 2019 mendatang,” pungkasnya. (humas)