Mamuju, 8enam.com.-Demi memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar kembali ke masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) secara intensif.
Monev ini merupakan tindak lanjut dari amanat Permendagri, dengan tujuan utama menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan tindak lanjut konkret di lapangan.
Fokus Utama : Efisiensi Anggaran dan Dampak Nyata
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Putri Anindy, menjelaskan bahwa fokus evaluasi sangat ketat, terutama pada program prioritas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan benar-benar berdampak dan efisien,” ujar Putri. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran, baik sebelum maupun sesudah perubahan, menjadi indikator utama.
Dalam forum tersebut, setiap perangkat daerah mitra PPM wajib memaparkan realisasi program hingga September 2025, termasuk sub-kegiatan yang mengalami penyesuaian. Diskusi pun berfokus pada hambatan pelaksanaan di lapangan dan langkah perbaikan yang harus dilakukan segera.
Berita Acara sebagai Komitmen Akuntabilitas
Untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi, setiap sesi Monev ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan OPD dan pejabat Bapperida. Ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, berharap hasil evaluasi ini menjadi pijakan kuat dalam merumuskan arah pembangunan daerah selanjutnya.
“Kami ingin memastikan program prioritas tidak hanya selesai secara administratif, tapi juga benar-benar berdampak bagi masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya, menandakan tekad Bapperida untuk memastikan program pemerintah efektif dan tepat sasaran. (Rls)