8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan responsif. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa (21/10/2025).
Sekretaris Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, menyatakan bahwa forum ini merupakan ruang strategis bagi daerah.
“Bapperida Sulawesi Barat hadir sebagai wakil daerah yang konsisten mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Darwis.
FKP ini bertujuan untuk menyempurnakan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Tahun 2025 oleh Bappenas. Tim Bappenas memaparkan 14 jenis layanan yang menjadi bagian dari standar pelayanan publik tahun 2025, termasuk konsultasi alokasi penganggaran, arah kebijakan nasional di daerah, Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN), hingga pemanfaatan Aplikasi KRISNA dan E-Monev.
Darwis menambahkan, melalui sinergi pusat-daerah ini, diharapkan standar pelayanan publik nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi dan tantangan pembangunan di Sulbar.
“Forum seperti ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat daerah,” tutupnya, menekankan perlunya pendekatan yang partisipatif dan berkeadilan. (Rls)
