8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmen aktif dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Bapperida dalam Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar, yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Provinsi Sulbar, Selasa (21/10/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Provinsi sekaligus Ketua TAPD, Junda Maulana, ini membahas arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2025–2026. Fokus utamanya adalah penataan ulang belanja agar lebih berdampak pada pelayanan publik.
Junda Maulana dalam arahannya secara tegas menyoroti perlunya penyesuaian belanja daerah secara cermat.
“Penyesuaian kebijakan fiskal harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu pelayanan publik. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Junda.
Ia juga menekankan pengalihan belanja ke program prioritas dari sumber non-PAD, peninjauan ulang rencana belanja 2026, dan perhatian khusus terhadap alokasi belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K paruh waktu.
Sekretaris Bapperida, Muhammad Darwis Damir, yang hadir bersama jajaran Kepala Bidang, menyatakan kehadiran Bapperida memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
“Melalui sinergi antara TAPD dan Bapperida, arah kebijakan fiskal Sulawesi Barat ke depan diharapkan semakin terarah, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat TAPD ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan pembangunan, sekaligus mendukung visi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. (Rls)
