8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Queen Park, Mamuju, pada Sabtu (20/9/2025).
Menurut Putri Anindy, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, banyak layanan dasar di provinsi ini masih jauh di bawah standar, termasuk sekolah inklusi yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Ia menekankan bahwa SPM harus menjadi prioritas utama sebelum membahas program lainnya.
Anindy juga menyebutkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan misi kedua Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yaitu percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Akademisi Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar dan Dr. Naswar, yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa Ranperda ini merupakan amanat UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Dr. Naswar menambahkan bahwa kemiskinan adalah sumber utama masalah sosial, dan dengan mengatasinya, masalah lain seperti stunting dan penyimpangan sosial dapat ditekan.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, secara terpisah menyatakan dukungannya. Ia menilai regulasi ini akan menjadi landasan hukum strategis untuk mewujudkan visi “Sulbar Maju dan Sejahtera” dan diharapkan mampu menjawab tantangan sosial di provinsi ini melalui perencanaan yang terintegrasi, pemenuhan SPM, dan kolaborasi lintas sektor. (Rls)
