Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mulai merealisasikan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (TPPD).
Program ini adalah wujud nyata dari komitmen Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa.
Kepala Dinas PMD Sulbar, Yakub F. Solon, menjelaskan bahwa pada tahap awal ini, sebanyak 426 desa akan menerima dana tersebut.
“Dana ini sudah dapat dicairkan dengan didukung kelengkapan administrasi dari desa penerima. Kami harap desa segera merespons proses pencairan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Yakub pada Jumat, 12 September 2025.
Janji Kampanye Direalisasikan Lebih Cepat
Realisasi program ini dipercepat dari janji kampanye awal. Sebelumnya, Gubernur Suhardi Duka telah mengumumkan bahwa tambahan penghasilan ini akan diberikan lebih awal dari rencana semula.
“Janji kampanye saya itu, di 2026, bahwa jika saya menang saya akan beri tambahan penghasilan kepala desa Rp1 juta dan perangkat desa Rp500 ribu. Tapi saya kasih bonus 5 bulan di tahun 2025 ini,” kata Suhardi Duka pada Kamis, 11 September.
Ia menambahkan bahwa meskipun anggaran terbatas, penyesuaian anggaran memungkinkan program ini berjalan.
“Tidak ada lagi desa yang tidak kita berikan. Hanya saat ini sekitar 400 lebih desa yang menerima. Nanti 2026 baru 100 lebih desa lainnya, sesuai janji kampanye saya di Pilgub kemarin,” tegasnya.
Program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para perangkat desa untuk bekerja lebih profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Rls)