Sabtu , November 29 2025
Home / Daerah / Bangun Keselarasan Kebijakan Anggaran, BPKPD Sulbar dan Pemkab Pasangkayu Fokus Sinkronisasi APBD 2026

Bangun Keselarasan Kebijakan Anggaran, BPKPD Sulbar dan Pemkab Pasangkayu Fokus Sinkronisasi APBD 2026


Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran dengan pemerintah kabupaten. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menerima kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasangkayu, Moch. Zain Machmoed, pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKPD Sulbar didampingi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, serta Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah.

Kunjungan koordinasi ini menjadi ruang strategis untuk membangun keselarasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Tujuannya adalah agar APBD mendatang lebih sinkron, terukur, dan berorientasi pada penguatan pembangunan lintas wilayah di Sulbar.

Kunci Anggaran yang Berdampak

Sekda Pasangkayu, Moch. Zain Machmoed, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten adalah kunci utama. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan harmonis, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Sulbar secara keseluruhan.

“Kami ingin memastikan Penyusunan APBD 2026 berjalan tepat arah dan tepat prioritas melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi. Sinergi ini penting untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa koordinasi penyusunan APBD antara provinsi dan kabupaten merupakan instrumen vital untuk menjaga integritas fiskal daerah dan memastikan efektivitas realisasi program pembangunan.

“Harmonisasi kebijakan anggaran merupakan satu kesatuan langkah dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kami menyambut baik kolaborasi ini demi penyusunan APBD 2026 yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Langkah penguatan sinergi ini diharapkan menjadi pijakan kuat menuju percepatan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. (Rls)

Check Also

Berkelas Nasional : Kajian Peluang Investasi Industri Kopi Mamasa Masuk 10 Besar Memo Investasi Kementerian Investasi RI

Jakarta, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah Kajian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *