8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM RI ) Sulbar resmi laporkan oknum Kepala Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar ke Kejati Sulbar terkait dugaan pemotongan dana BLT DD dampak Covid-19, Selasa (2/6/2020).
Laporan itu di serahkan langsung oleh Koordinator DPW BAIN HAM RI Sulbar, Muh. Basri Sangkala di dampingi ketua Investigasi BAIN HAM RI Sulbar yang di saksikan beberapa warga desa Taan yang sempat hadir saat itu. Dan di terima langsung Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulbar, Feri Mupahir di ruang kerjanya.
Usai serah terima laporan Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mupahir mengatakan, laporan ini akan segera ditindaklanjuti.
“Apa yang di sampaikan oleh kades Taan, ini bukan asumsi saya, karena sesuai dengan apa yang di terangkan disini. Saya melihat kurangnya keterbukaan dari aparat desa sama BPD mulai tahap pendataan, verifikasi jumlah penerima BLT ini,” kata Feri.
Menurutnya, seharusnya betul-betul data awal itu mereka verifikasi dulu di data semua warganya, di klasifikasikan dapat, ini tidak. Karena PNS, anggota Polri atau anggota PKH atau kah ada bantuan dana desa yang lain dibikin rekapnya di usulkan.
“Harusnya itulah fungsinya BPD, karena itulah perpanjangan tangan perwakilan masyarakat desa agar tidak terjadi Mis, disini tidak ada keterbukaan, kurang sosialisasi.
Salain itu lanjutnya, pihaknya akan memanggil Kades Taan untuk memberikan penjelasan.
“Kita akan panggil dulu, kita pelajari nanti kita akan simpulkan sampai sejauh mana pengembangannya,” kunci Feri Mupahir.
Sementara itu Koordinator DPW BAIN HAM RI Sulbar Muh. Basri Sangkala berharap agar Kejati Sulbar betul-betul serius dalam menangani kasus-kasus korupsi mulai dari desa.
“Kita berharap agar setiap laporan Iya betul-betul di tindaklanjuti oleh kejaksaan, supaya ada efek jera bagi oknum para pelaku koruptor, mulai dari bawa hingga ke atas. Karena saya mengamati refocusing realokasi anggaran penanganan dampak covid-19 mulai tingkat desa sampai ke tingkat atas rentang penyalagunaan nah ini yang perlu di kawal dan di awasi,” pungkas Basri. (edo)
