8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Majene, 8enam.com.-Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Tim Kerja Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Majene pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Misi ke-5 Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang berfokus pada penguatan tata kelola dan perwujudan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kendala SDM Jadi Sorotan Utama
Peninjauan yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Masykur (Penelaah Teknis Kebijakan) disambut baik oleh para pimpinan UPTD. Salah satu UPTD yang dikunjungi adalah UPTD Balai Benih Ikan Pantai Poniang.
Kepala UPTD, Irwan Latif, menyampaikan apresiasi atas Monev tersebut, namun juga menyoroti kendala utama yang dihadapi.
“Kami di UPTD ini masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Kami membutuhkan beberapa jabatan fungsional seperti analis akuakultur,” kata Irwan.
Keluhan serupa datang dari Maula Rahmat, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi. Ia menjelaskan bahwa UPTD yang dipimpinnya hanya memiliki dua pegawai, yaitu Kepala UPTD dan seorang staf pelaksana, sementara jabatan Kasubag Tata Usaha kosong dan sama sekali tidak ada jabatan fungsional.
“Pelaksanaan pencapaian target kinerja menjadi tidak maksimal,” terang Maula.
Di lokasi lain, yaitu UPTD Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, tim disambut oleh Dewi Hidayanti. Ia berharap melalui Monev ini, UPTD-nya dapat melakukan perbaikan bersama-sama terkait implementasi penataan kelembagaan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
Biro Organisasi Siap Kawal Pengusulan Jabatan Fungsional
Menanggapi serius kendala kekurangan SDM dan jabatan fungsional tersebut, Karmila, Analis Kebijakan Biro Organisasi, memberikan kabar baik.
“Mengenai kebutuhan jabatan fungsional sudah dalam proses pengusulan permohonan rekomendasi ke instansi Pembina untuk mendapat penetapan formasi dari Menpan RB,” jelas Karmila.
Langkah konkret Biro Organisasi ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulbar untuk memastikan UPTD dapat beroperasi optimal dengan dukungan SDM yang memadai, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Majene dapat berjalan lebih maksimal. (Rls)
